Bawaslu Bantaeng Serap Masukan Satpol PP dalam Konsolidasi Demokrasi

Bantaeng – Bawaslu Kabupaten Bantaeng laksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Kabupaten Bantaeng di Kantor Satpol PP dan Damkar, Rabu (11/02/2026).

Hal ini merupakan bagian dari program nasional Bawaslu RI yang dilaksanakan pada masa non-tahapan sebagai upaya menjaga kesinambungan koordinasi antar-stakeholder dalam mendukung pengawasan pemilu yang efektif dan kolaboratif.

Dalam forum diskusi, jajaran Satpol PP menyampaikan sejumlah masukan strategis, khususnya terkait pentingnya pelibatan instansi teknis sejak tahap penyusunan kebijakan, termasuk dalam pengaturan Alat Peraga Kampanye (APK).

Hal tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesenjangan antara proses perumusan aturan dan pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Satpol PP memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan, sehingga koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan setiap regulasi berjalan optimal.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Ningsih Purwanti, menyampaikan bahwa masukan yang diberikan menjadi bahan evaluasi penting bagi lembaganya.

“Kami berharap dari diskusi hari ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi kami, karena memang masih banyak hal yang perlu dibenahi, baik dari sisi aturan maupun pola koordinasi. Bawaslu tentu tidak bisa bekerja sendiri,” ujar Ningsih.

Lebih lanjut, Ningsih menekankan pentingnya memperkuat peran edukatif dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.

“Setidaknya kami mendapatkan masukan bagaimana ke depan Bawaslu harus lebih intens melakukan sosialisasi dan mencerdaskan masyarakat dalam hal demokrasi,” pungkasnya.

Melalui konsolidasi ini, diharapkan sinergi antara Bawaslu dan Satpol PP semakin solid, sehingga setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepemiluan dapat diimplementasikan secara efektif dan selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku.