Nurwahni: Tolak Politik Uang, Jaga Demokrasi
|
Bantaeng, Bawaslu Kabupaten Bantaeng – “Tolak politik uang, jaga demokrasi,” menjadi pesan yang disampaikan Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Nurwahni, kepada peserta pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bantaeng, Selasa (6/10/2026).
Dalam materinya, Nurwahni menjelaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal mencoblos saat Pemilu. Demokrasi juga berkaitan dengan proses memilih pemimpin yang bersih dan berintegritas.
Nurwahni juga mengajak peserta mengenali berbagai modus politik uang. Praktik ini tidak selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berupa paket sembako, pulsa, token listrik, bantuan, hingga iming-iming pekerjaan.
Karena itu, peserta diminta kritis dan berani menolak setiap bentuk pemberian yang berkaitan dengan pilihan politik.
Ia juga mengingatkan bahwa politik uang memiliki konsekuensi hukum. Pemberi maupun penerima politik uang dapat dikenakan ketentuan pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Jangan gadaikan masa depan lima tahun hanya dengan uang. Nilai suara kita jauh lebih besar daripada pemberian sesaat,” tegasnya.
Di hadapan peserta pelatihan yang dipersiapkan menjadi tenaga kerja terampil, Nurwahni juga mendorong generasi muda mengambil peran dalam menjaga demokrasi.
Peserta diharapkan menjadi pemilih yang cerdas, tidak golput, serta berani melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran Pemilu di lingkungan masing-masing.
Nurwahni kemudian mengaitkan pencegahan politik uang dengan nilai lokal siri’ na pacce. Menurutnya, siri’ merupakan harga diri yang perlu dijaga, termasuk dalam menentukan pilihan politik.
“Kalau kita menerima uang untuk menjual suara, kita sedang mempertaruhkan harga diri kita sendiri. Orang yang punya siri’ akan berkata, saya tidak bisa dibeli. Suara saya adalah martabat saya,” jelasnya.
Sementara pacce, lanjut Nurwahni, merupakan rasa perih dan kepedulian terhadap kondisi orang lain. Nilai ini penting agar masyarakat tidak hanya memikirkan kepentingan sesaat, tetapi juga dampak pilihan politik terhadap keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kalau saya menerima uang ini dan memilih pemimpin yang salah, yang perih nanti bukan hanya saya. Bisa jadi anak-anak saya, tetangga saya, dan kampung saya yang merasakan dampaknya,” tuturnya.
Melalui sosialisasi pendidikan demokrasi ini, Bawaslu Bantaeng mendorong peserta pelatihan BPVP untuk menjadi bagian dari masyarakat yang tidak hanya memahami pentingnya demokrasi, tetapi juga berani menjaga integritas prosesnya.
Penulis : Humas Bawaslu Bantaeng
Editor : Humas Bawaslu Bantaeng