Bawaslu Bantaeng Usulkan Pembentukan Pengawas Pilkades dalam Ranperda Desa
|
Bantaeng – Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Ningsih Purwanti, bersama Koordinator Divisi HP2H, Nurwahni, menghadiri Uji Publik Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Selasa (3/11/2026).
Dalam forum tersebut, Nurwahni menyampaikan sejumlah masukan Bawaslu Bantaeng, terutama mengenai perlunya pengaturan pembentukan panitia pengawas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades).
Menurutnya, keberadaan unsur pengawasan diperlukan untuk menjaga proses pemilihan berlangsung secara adil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Penting memang dimasukkan satu klausul terkait dengan hadirnya panitia pengawas Pilkades sehingga ada yang bisa menjadi penyeimbang,” ujar Nurwahni.
Ia menjelaskan, usulan tersebut berangkat dari berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan Pilkades, termasuk praktik politik uang dan perjudian.
Berdasarkan hasil konsolidasi demokrasi serta diskusi bersama sejumlah pemerintah desa, Bawaslu Bantaeng menilai perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai konsekuensi atas pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa.
“Ketika terjadi pelanggaran seidealnya proses berdemokrasi itu ada sanksinya,” ungkapnya.
Selain pengaturan pengawasan dan sanksi, Nurwahni juga menyoroti pentingnya pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Upaya ini dinilai dapat membangun kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.
“Bawaslu juga menambahkan pentingnya penguatan pendidikan demokrasi di proses pemilihan kepala desa,” tambah Nurwahni.
Masukan lainnya berkaitan dengan penyusunan Ranperda yang perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi rujukan dalam pengaturan tentang desa. Hal ini penting agar substansi Ranperda tetap selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.
Tidak hanya disampaikan dalam forum uji publik, Bawaslu Bantaeng juga telah menyerahkan masukan secara tertulis kepada tim penyusun Ranperda.
Sebanyak 28 poin disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut.
Melalui partisipasi ini, Bawaslu Bantaeng berharap penyempurnaan regulasi tentang desa turut memperkuat tata kelola demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berintegritas dan menjunjung tinggi kepastian hukum.
Penulis : Humas Bawaslu Bantaeng
Editor : Humas Bawaslu Bantaeng