Bawaslu Bantaeng Perkuat Pengawasan melalui Saran Coktas

Bantaeng – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantaeng mendorong KPU Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). 

Saran tersebut disampaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Husni Kamil KPU Kabupaten Bantaeng, Kamis (2/7/2026).

Dalam rapat pleno, Bawaslu Kabupaten Bantaeng menyampaikan sejumlah masukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Nurwahni, menyarankan agar KPU Kabupaten Bantaeng dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) secara lebih intensif. 

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi faktual di lapangan dengan turunan data yang diterima KPU Kabupaten Bantaeng.

"Kami menyarankan agar pelaksanaan coktas dapat dilakukan lebih sering sehingga data yang ada di lapangan benar-benar sesuai dengan turunan data yang diterima KPU Kabupaten Bantaeng. Ini menjadi evaluasi kita bersama agar kualitas data pemilih semakin baik," ujar Nurwahni.

Menurutnya, pelaksanaan coktas yang dilakukan secara berkala dapat membantu memastikan setiap perubahan data pemilih segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.

Dengan demikian, proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan data yang semakin akurat.

Bawaslu Kabupaten Bantaeng akan terus mengawal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui pengawasan, koordinasi, serta penyampaian saran perbaikan kepada penyelenggara teknis.

Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas.